‎PALU – Guna merespon kritikan aliansi lembaga kemahasiswaan terhadap kebijakan sentralisasi Pemeriksaan Kesehatan (PEMKES), Rektor Universitas Tadulako mengadakan dialog terbuka di Gedung Rektorat lama pada Kamis (30/04). Meski sempat terjadi perpindahan lokasi dan keterlambatan waktu mulai, diskusi antara pihak kampus dan perwakilan mahasiswa dari berbagai fakultas berjalan kondusif. Dialog dibuka dengan pernyataan langsung dari Rektor mengenai kronologi kecelakaan yang menimpa Fabian setelah mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, dilanjutkan sesi tanya jawab yang berlangsung alot.

‎Dalam audiensi tersebut, kekecewaan mahasiswa memuncak saat pihak rektorat menyatakan bahwa aturan PEMKES sudah "jelas" dan menganggap insiden tersebut sebagai takdir yang tidak berkaitan dengan kebijakan kampus. Mahasiswa menilai pernyataan itu adalah bentuk pengabaian terhadap fakta di lapangan, di mana banyak calon mahasiswa baru terpaksa menempuh perjalanan jauh karena minimnya kanal informasi mengenai prosedur pendaftaran ulang yang sebenarnya bisa dilakukan secara daring dengan mengunggah bukti pembayaran.

‎"Tanggapan Rektor hanya berputar pada formalitas aturan. Namun, mereka menutup mata terhadap minimnya media informasi di lapangan. Literasi masyarakat dan calon mahasiswa baru yang rendah tidak dimitigasi oleh sistem komunikasi kampus yang baik. Tragedi meninggalnya adik kita, Fabian, adalah bukti nyata dari kegagalan komunikasi birokrasi," tegas salah satu perwakilan mahasiswa dalam wawancaranya usai kegiatan.

‎Selain substansi kebijakan, kritik juga ditujukan pada format audiensi yang dinilai eksklusif. Mahasiswa menyayangkan pertemuan yang semula diharapkan menjadi ruang terbuka bagi massa luas justru terkesan dibatasi. Perwakilan mahasiswa menganggap hal ini sebagai upaya birokrasi untuk "bersembunyi" dan menekan meluasnya suara kritis dari mahasiswa. 

‎Menyikapi hasil pertemuan yang dianggap tidak memuaskan, aliansi lembaga mahasiswa menyatakan tidak akan tinggal diam. Mereka berkomitmen akan segera melakukan konsolidasi untuk membawa tuntutan yang lebih besar, serta memperketat pengawasan terhadap setiap kebijakan rektorat di masa depan. Poin utama dari gerakan ini menuntut dihapusnya kebijakan yang dibuat dari balik meja tanpa melihat realitas keselamatan mahasiswa di lapangan.

Penulis : LPM NASIONAL

Baca berita lainnya : ‎BEBAN MAUT ADMINISTRASI KAMPUS