‎BEBAN MAUT ADMINISTRASI KAMPUS

Admin - OPINI
‎BEBAN MAUT ADMINISTRASI KAMPUS

Kematian seorang mahasiswa baru Universitas Tadulako dalam perjalanan pulang setelah Pemeriksaan Kesehatan (PEMKES) bukan sekadar kabar duka, tapi alarm keras bahwa ada yang keliru dalam sistem administrasi kampus. Administrasi seharusnya melindungi dan memudahkan mahasiswa, bukan justru menambah risiko. Apakah prosedur PEMKES ini benar-benar mempertimbangkan keselamatan mahasiswa?

Baca berita lainnya : RAIH TOTAL 1536 SUARA: PEMIRA BEM 2026 CETAK REKOR PEMILIH TERBANYAK SEPANJANG SEJARAH FISIP

‎Kampus sering berlindung di balik alasan standar dan ketertiban administratif. Namun realitas mahasiswa tidak sama. Tidak semua tinggal dekat kota, tidak semua mampu biaya perjalanan, dan tidak semua berada di kondisi geografis yang aman. Ketika kebijakan dibuat tanpa sensitivitas terhadap perbedaan ini, yang terjadi bukan sistem yang tertib, melainkan sistem yang timpang.

‎Lebih ironis, jenis pemeriksaan kesehatan tidak harus terpusat di satu tempat. Fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik daerah umumnya bisa menyediakan layanan serupa. Karena itu, kampus tidak bisa lagi bersikap normatif. Evaluasi bukan sekadar opsi, tapi kewajiban moral. Jika sebuah prosedur berkontribusi langsung atau tidak pada hilangnya nyawa, maka prosedur itu gagal menjalankan fungsinya: melindungi.

‎Tragedi ini juga tidak cukup disebut “kecelakaan lalu lintas”. Ini adalah rantai keputusan dari kebijakan yang tidak inklusif, tanpa mitigasi risiko yang memadai, dan dengan minimnya empati saat merancang sistem. Menganggapnya takdir adalah bentuk menghindari tanggung jawab. Mahasiswa bukan sekadar angka administrasi, melainkan manusia dengan latar belakang dan risiko yang berbeda.

‎Harus berapa nyawa lagi yang hilang karena kebijakan seperti ini? Apakah evaluasi akan dilakukan setelah ada korban? Sudah saatnya kampus berhenti berlindung di balik “prosedur standar” sementara realitas di lapangan terus memakan korban. Reformasi administrasi lewat desentralisasi layanan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Kampus perlu sistem yang bukan hanya rapi di kertas, tetapi benar-benar melindungi manusia. Jika kampus gagal mengevaluasi hari ini, kampus bersiap menanggung beban moral atas korban-korban berikutnya.

Penulis : AksaMk

Admin - OPINI Rabu, 29 Apr 2026 - 9:35 pm

MUNGKIN KAMU SUKA

DEBAT PEMIRA BEM FISIP UNTAD 2023 BERUJUNG RICUH

(23/03/2023) Debat kandidat calon Ketua dan Wakil Ketua…

Admin 3 tahun yang lalu
HARI KARTINI SEBAGAI LAMBANG PERJUANGAN PEREMPUAN

Hari Kartini merupakan momen yang penting dalam peringatan sejarah Indonesia, di mana kita menghormati dan mengenang perjuangan. Raden Ajeng Kartini seorang pahlawan nasional…

Admin 2 tahun yang lalu
GKM KOTA PALU LAKUKAN PENGGALANGAN DONASI ATAS BENCANA KABUPATEN LUWU

LPM NASIONAL - Gerakan Kemanusiaan Mahasiswa (GKM) Kota Palu, yang terdiri dari mahasiswa Universitas Tadulako dan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama telah melakukan…

Admin 2 tahun yang lalu