Insiden seorang pejabat yang melontarkan ucapan merendahkan terhadap jurnalis adalah cermin retaknya etika komunikasi birokrasi kita. Terlepas dari unsur kesengajaan atau tidak, ucapan tersebut tidak pantas, karena dilontarkan dalam konteks wawancara formal. Sebagai pejabat publik, setiap kata adalah representasi negara. Menyerang pribadi jurnalis saat menjalankan tugas profesionalnya bukan hanya menunjukkan kurangnya kontrol diri, tetapi juga mencederai marwah institusi yang ia pimpin.

Penting untuk diingat bahwa jurnalis memegang peran krusial sebagai penyambung informasi bagi masyarakat. Ketika pertanyaan dijawab dengan nada tinggi dan kalimat intimidatif, hal itu bukan lagi sekadar celetukan, melainkan upaya pembungkaman terhadap daya kritis. Wajar jika berbagai organisasi pers meradang, sebab intimidasi verbal dalam ruang formal adalah bentuk nyata dari arogansi kekuasaan yang mengancam kebebasan pers.

Klarifikasi dan permohonan maaf mungkin telah disampaikan. Yang bersangkutan juga menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali. Meski begitu, kejadian ini harus menjadi momentum introspeksi besar. Permintaan maaf jangan hanya dijadikan cara untuk meredam kegaduhan, melainkan harus dibarengi dengan perubahan perilaku yang nyata. Sejalan dengan itu, Chanelsulawesi.id juga menyebutkan bahwa PFI Palu meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi pejabat publik serta mendorong penerapan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Di era keterbukaan ini, integritas seorang pemimpin diuji dari kemampuannya menghargai kritik dan menjawab pertanyaan publik dengan data, bukan dengan gertakan atau ucapan yang merendahkan martabat sesama.

Penulis: LPM NASIONAL

Editor: Dipsi

Baca tulisan lainnya: Suarakan Keresahan Mahasiswa Terhadap WFH, HIMAP Adakan Diskusi Umum