[LPM NASIONAL] – Aliansi Rakyat Menggugat melakukan demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah pada hari Senin (12/02/2024) pukul 11.00 WITA. Aliansi Rakyat Menggugat ialah sebuah gerakan mahasiswa dari beberapa universitas di Kota Palu dan elemen masyarakat yang membawa isu sentral yaitu ‘Indonesia Darurat Demokrasi’ dengan membawa 4 tuntutan, di antaranya:

1. Keberpihakan pejabat negara terhadap pemilu sehingga mengganggu kestabilan demokrasi Indonesia.
2. Stop keberpihakan pejabat negara terhadap Pemilu 2024.
3. Makzulkan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu.
4. Tuntutan mundur dari jabatan untuk pejabat negara yang terlibat dalam berkampanye dan keberpihakan.

“Demonstrasi hari ini ditandai dengan ketiadaan anggota DPRD di kantor. Dampaknya, tuntutan kami yang terdiri dari empat poin tidak didengar oleh anggota DPRD. Namun, kami merasa bahwa anggota DPRD kurang memahami situasi sulit di Sulawesi Tengah yang melibatkan masyarakat dalam banyak problematika. Sebagai wakil rakyat, mereka diharapkan dapat menjawab dan mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Saat demonstrasi dilakukan, tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir di kantor dengan alasan yang tidak pasti. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan mereka dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam situasi menjelang pemilu 2024, di mana harga beras dan sembako naik, DPRD seharusnya mampu memberikan solusi atas masalah tersebut,” ujar Wagif selaku Koordinator Lapangan (Korlap).

Di media sosial, aksi demonstrasi hari ini ‘katanya’ ditunggangi oleh pihak tertentu. Namun hal ini dibantahkan oleh pernyataan Korlap, yaitu “Tanggapan saya terhadap aksi hari ini tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh pihak manapun. Aksi ini murni dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat, tanpa ada pihak yang mengatur atau memimpinnya. Aksi ini dipicu oleh situasi nasional yang melibatkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam upaya untuk menguasai sistem Indonesia, mereka dianggap menggunakan segala cara yang melegalkan kepentingan investasi kapital monopoli internasional, terutama dari Amerika Serikat.”

Dengan demikian, demonstrasi hari ini tidak menemukan titik terang karena ketidakhadiran anggota DPRD sehingga aspirasi yang dibawa tidak tersampaikan. Oleh karena itu, Aliansi Rakyat Menggugat membuat Press Release di halaman kantor DPRD yang berisikan 4 tuntutan. 

Berita Lainnya : AKSI TUNTUT PELANGGARAN HAM TAK KUNJUNG MENUAI RESPON

Reporter : B52

Penulis : B52 & Cantika