Gerakan Mahasiswa Universitas Tadulako menyatakan ketidakpercayaan terhadap komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, setelah aksi demonstrasi pada 27 Februari 2026 di mana aspirasi mahasiswa tidak ditindaklanjuti dengan serius. Meskipun naskah akademik tentang "Wujudkan Pendidikan yang Berkeadilan" diserahkan dan ada janji untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 5 Maret, undangan untuk RDP justru diterima sehari sebelum acara, memperlihatkan ketidakprofesionalan dan inkonsistensi DPRD.

Mahasiswa menilai tindakan ini meremehkan suara mereka dan menunjukkan ketidakseriusan DPRD dalam menangani isu-isu publik. Pada 4 Maret, diberitahukan bahwa RDP ditunda ke 11 Maret, menambah kekecewaan karena hanya dua anggota DPRD yang hadir saat penerimaan aspirasi, sementara yang lainnya tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Dengan demikian, mahasiswa mendesak DPRD untuk bertanggung jawab dan memfasilitasi dialog terbuka serta memastikan komitmen mereka tidak sekadar simbolik. Gerakan Mahasiswa Universitas Tadulako menegaskan bahwa aspirasi rakyat tidak boleh dianggap formalitas untuk meredam kritik, dan demokrasi harus dijalankan dengan serius.

Penulis: LPM NASIONAL